Rencana calon sang penguasa baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mewasiatkan makan siang dan susu cuma-cuma Login LGO4D lgo4d.quest di sekolah, akan menelan biaya hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah melisankan kemajuan dalam penudingan penguasaan minggu lalu, sesudah penghitungan suara cepat yang dilakukan oleh kaum lembaga pemeriksaan independen di TPS memunculkan bahwa ia memenangkan hampir 60 honorarium suara. Upah pemilu dapat mencanangkan produk resminya pada gugur 20 Maret dan pemerintahan baru dapat dimulai pada Oktober.
Sejumlah analis telah memperingatkan bahwa bayaran yang kudu dikeluarkan untuk menggenapi sumpah jalan Prabowo, yakni wakaf makanan free untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam jejak patuh aturan fiskal Indonesia. Timnya menyampaikan program ini dapat menelan tarif 450 triliun rupiah kurun capai tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini memberatkan anggaran rekahan 100 triliun hingga 120 triliun rp untuk mengancang makanan yang seimbang dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, segmen senior tim ahli Prabowo, tanpa mengajukan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menerka pada tahap akhir, program ini per tahunnya dapat butuh 6,7 juta ton Beras 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Kalender program yang ada saat ini cakup kolaborasi dengan koperasi petani dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menciutkan total harga program. Investor sangat memperhatikan rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang upah dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam persambungan global investor pada Rabu. Persambungan ini diselenggarakan oleh bank sentral setelah menetapkan untuk membela suku bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo menyatakan bahwa Undang-undang dasar yang melawan defisit fiskal tahunan Indonesia mengungguli tiga uang rokok PDB, akan menjamin penyelenggaraan kebijakan fiskal dengan bijaksana.